Permasalahan Perjanjian Kerja Pilot

Perkembangan industri penerbangan saat ini menuntut tingginya akan ketersediaan pilot dalam mendukung kegiatan operasional operator penerbangan.  Dengan adanya kebutuhan akan pilot ini telah menyebabkan pula tumbuh dan menjamurnya banyak lembaga pendidikan penerbangan untuk menyediakan sumber daya yang dipersyaratkan.

Berdasarkan pemberitaan yang ada selalu dikabarkan jika kebutuhan pilot Indonesia antara 600 – 700 pilot setiap tahunnya, padahal pada tahun 2016 ini saja terjadi potensi pengangguran pilot baru yang mencapai 500 pilot. Terjadi suatu kontradiksi antara tingkat kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini lambat laun akan menghambat proses regenerasi pilot dalam skala nasional.

Profesi pilot yang menuntut tingkat keselamatan yang tinggi, kinerja tinggi dan spesifik ini memang menyebabkan banyak operator harus melakukan langkah dalam menjaga jumlah pilot yang mencukupi di dalam perusahaannya. Untuk menjaga hal tersebut akan menjadi wajar jika perusahaan memposisikan pilot dalam tataran strategis dan sebagai aset perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Di samping itu perusahaan juga harus memikirkan proses regenerasi pilot yang ada di perusahaannya agar kesinambungan usaha dapat terjaga.

Untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja pilot di perusahaan maka perusahaan perlu membuat suatu perjanjian kerja tersendiri untuk profesi pilot. Perjanjian kerja ini semestinya harus sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Perundangan mengenai ketenagakerjaan sebenarnya sudah tertuang pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan mengacu kepada perundangan tersebut ditemukan beberapa kejanggalan atau pelanggaran yang menjadi masalah dalam perjanjian kerja profesi pilot pada saat ini.

 

  1. Perjanjian kerja waktu tertentu yang berlaku antara 5 – 18 tahun dengan kosekuensi perdata yang mencapai nilai yang cukup fantastis.
    UU No. 13/2003 pasal 59.
  1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
  2. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  3. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  4. pekerjaan yang bersifat musiman;
  5. atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  6. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
  7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
  8. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  9. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
  10. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
  11. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
  12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
    Pasal 59 mensyaratkan jika profesi pilot tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang sementara karena merupakan jenis pekerjaan yang berkelanjutan dan merupakan inti dari usaha penerbangan. Tidak pada tempatnya jika pilot diberikan kontrak kerja dari 5 – 18 tahun karena jelas melanggar UU ini, dan kalaupun kurang dari angka tersebut tetap saja harus menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap di perusahaan dengan mengacu pada ayat 7 pasal ini.
  1. Kesempatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang tidak berkeadilan.
    Pasal 10:
  1. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
  2. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
  3. Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
  4. Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
    Pasal 11 :
    Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
    Pasal 12 :
  1. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
  2. Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.
  3. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
    Masih banyak terjadi diskriminasi pada profesi ini pada kesempatan pengembangan kompetensi dikarenakan aspek senioritas semata atau faktor subyektif. Pilot yang relatif junior diberikan beberapa persyaratan yang cukup memberatkan dibanding pilot yang lebih senior atau bisa terjadi karena faktor subyektif lainnya. Padahal profesi pilot menuntut kompetensi dan kemampuan yang baik terlepas dari kriteria masa kerja atau usia dan harus diberikan dengan seobyektif mungkin.
    Pemerataan kesempatan mutlak diperlukan sehingga kinerja perusahaan yang optimal bisa tercapai. Tidak hanya kinerja perorangan yang dirugikan, tetapi juga kinerja perusahaan turut dirugikan jika pemerataan kesempatan tidak dilaksanakan.
  1. Permasalahan tenaga kerja pilot asing.
    Pasal 42 :
  1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
  3. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
  4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
  5. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  6. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
    Tenaga kerja asing diperkenankan untuk dipergunakan oleh perusahaan dengan memperhatikan syarat yang ada pada pasal 42. Perjanjian kerja yang berlaku untuk pekerja asing hanya berlaku untuk 1 periode dan tidak dapat diperpanjang.
    Penggunaan pilot asing idealnya hanya dilakukan dalam menjembatani kebutuhan pilot yang belum bisa diisi oleh pilot lokal. Ini merupakan suatu perlindungan terhadap pilot lokal dari kemungkinan membanjirnya pilot asing. Kesempatan kerja yang luas dan adil akan membantu dalam proses regenerasi pilot yang juga penting bagi masa depan profesi pilot di Indonesia.
    Rekrutmen pilot pemula (abinitio) yang dilakukan harus juga berimbang, perlu ada kebijakan yang lebih memihak kepada pilot lokal. Aspek ekonomis dengan memudahkan pilot asing dikarenakan kesediaan mereka membayarkan biaya pelatihan secara mandiri harus dikesampingkan karena pilot asing bukan merupakan aset perusahaan dalam jangka panjang.

Permasalahan perjanjian kerja pilot ini perlu ditangani secara arif dan bijaksana oleh semua pihak yang berkepentingan. Bentuk perjanjian kerja sudah sewajarnya diformulasikan secara standar dan tidak bertentangan dengan undang- undang dan peraturan yang berlaku. Harus dicapai adanya keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja itu sendiri. Perlu disadari bahwa pilot adalah aset dan bukan alat produksi.

Proses regenerasi pilot di masa depan perlu dipersiapkan dan dilakukan sejak awal. Perlu dilakukan perhitungan yang tepat dalam skala nasional untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi pilot. Pemberian informasi akan kebutuhan pilot pun harus dilakukan secara berimbang sehingga potensi pengangguran pilot tidak terjadi kembali di masa depan.

Salam Penerbangan.

Iklan

Perjalanan Organisasi Profesi Pilot Indonesia

Organisasi profesi pilot yang dimulai pertama kali pada tahun 1955 melalui IPSINDO (Ikatan Penerbang Sipil Indonesia). Organisasi ini bertahan sampai tahun 1956 dan dibubarkan secara unilateral untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik nasional. Sejak IPSINDO dibubarkan maka terjadi kekosongan organisasi profesi yang mempersatukan dan menampung aspirasi pilot di Indonesia.

Organisasi profesi pilot berikutnya dibentuk pada tahun 1985 dengan terbentuknya FKAP-GA (Forum Komunikasi Antar Penerbang Garuda Indonesia) dalam skala perusahaan. Kemudian pada era Bapak Roesmin Noerjadin menjabat sebagai Menteri Perhubungan muncul usulan untuk dibentuknya sebuah organisasi profesi pilot dalam skala nasional.

Hasil tindak lanjut dari usulan tersebut maka kemudian terbentuklah PERSEPSI (Persatuan Seluruh Pilot Sipil Indonesia) pada tahun 1988. Kegiatan yang dilakukan PERSEPSI hingga tahun 1997 dinilai kurang aktif pada masa itu sehingga pada bulan Desember 1997 PERSEPSI bertransformasi menjadi FPI (Federasi Pilot Indonesia).

Awal perjalanan FPI mendapat dukungan positif dari pemerintah dengan penerbitan KM 12 Tahun 1998 tentang Federasi Pilot Indonesia. Salah satu tugas dari FPI adalah memberikan keleluasaan pada terbentuknya organisasi profesi pilot pada tiap – tiap perusahaan penerbangan.

Pada era tahun 1990 – 2000 akhirnya mulai muncul dinamika pembentukan asosiasi profesi pada beberapa perusahaan penerbangan. Hal ini  ditandai dengan beberapa pembentukan organisasi seperti : FKAP-GA bertransformasi menjadi APG (Asosiasi Pilot Garuda), APM (Asosiasi Pilot Merpati), IPPAS (Ikatan Pilot Pelita Air Service) dan APHI (Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia).

Dalam perjalanannya kemudian peranan FPI dirasakan kurang menyentuh kepada aspirasi seluruh pilot Indonesia. Dengan perkembangan ekonomi dan penerbangan domestik berimbas pada meningkatnya jumlah penerbangan dan jumlah pilot itu sendiri. Potensi mayoritas pilot Indonesia tidak bisa tertampung aspirasinya karena bukan merupakan anggota FPI dikarenakan FPI beranggotakan asosiasi dan bukan pilot secara individu.

Dengan memperhatikan kondisi penerbangan nasional yang semakin memprihatinkan maka pada tahun 2015 kemudian terbentuk sebuah forum diskusi antara pilot Indonesia yang bernama SPI (Solidaritas Pilot Indonesia). SPI berusaha melakukan pendekatan kepada FPI untuk bisa mereformasi diri agar mampu menampung aspirasi seluruh pilot Indonesia. Dengan tidak adanya tanggapan positif dari FPI, akhirnya pada November 2015 tim formatur SPI mengadakan kongres yang melahirkan IPI (Ikatan Pilot Indonesia).

Setelah terpilihnya Ketua Formatur IPI, maka kegiatan IPI telah dimulai sebagai tanda era baru organisasi profesi pilot Indonesia. IPI telah terdaftar sebagai organisasi perkumpulan melalui pengesahan dari Kemenkumham RI dengan Surat Keputusan No. AHU-0028884.AH.01.07.TAHUN 2015 pada tanggal 17 Desember 2015. Kemudian IPI telah berhasil mengadakan Kongres ke-I pada 11 Januari 2016 dan beranggotakan sekitar 2500 pilot Indonesia yang mendaftarkan dirinya sendiri sebagai anggota IPI secara mandiri dan aktif.

Adapun visi IPI adalah : “Organisasi Pilot Indonesia yang modern, profesional dan terpercaya”; dan misi IPI adalah : “Pilot Indonesia membangun dunia penerbangan yang aman, terpercaya dan modern sebagai organisasi profesi yang diakui dunia”.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, perlu dilakukan dilakukan langkah – langkah strategis yang dilakukan secara bertahap oleh IPI melalui beberapa garis besar program kerja yang dilaksanakan oleh badan pengurus.

Segala upaya yang dilakukan IPI tiada lain adalah untuk kemajuan dan kejayaan masa depan penerbangan Indonesia yang harus dimulai dari saat ini. Dari saat terbentuknya dan dalam turut serta membangun penerbangan Nasional, IPI telah membuka jalur kemitraan bersama beberapa lembaga yang terkait seperti:  KNKT, AirNav Indonesia, BNN, IATCA dan BPSDM Kemenhub.

Keberhasilan IPI tiada lain karena kerja keras dan dukungan semua pihak yang terkait. Harapan ke depan dari organisasi ini adalah untuk tetap mampu mendukung  program kegiatan pemerintah dengan bermitra bersama seluruh lembaga terkait baik Pemerintah maupun non- Pemerintah.

 

Salam Penerbangan.

Fenomena Mogok Kerja Pilot

getty51637505_large

 

Fenomena mogok kerja pada dunia penerbangan nasional kembali terjadi lagi pada tanggal 10 Mei 2016. Sekitar ratusan pilot salah satu maskapai penerbangan nasional melakukan aksi ini dan menyebabkan belasan penerbangan mengalami keterlambatan pada beberapa tempat.

Cukup menarik untuk mendalami alasan dari aksi mogok ini masih sampai terjadi pada profesi pilot. Pada dasarnya banyak hal yang menjadi faktor penyebab dari aksi mogok. Akan tetapi mengingat profesi pilot yang sebenarnya sangat spesifik dan langka maka sedikit aksi saja akan menghasilkan dampak yang besar. Menurut pemberitaan yang kami peroleh melalui media online Kompas (http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/10/11373161/Ratusan.Pilot.Lion.Air.Mogok.Terbang.karena.Uang.Transpor.Tak.Dibayar) aksi ini terjadi karena permasalahan uang transport yang tidak kunjung dibayarkan oleh pihak manajemen.

Mogok kerja merupakan suatu hak dasar yang dimiliki pekerja sebagai akibat dari kebuntuan dalam perundingan dimana masing – masing pihak menyatakan deadlock (dengan kata lain “sepakat untuk tidak sepakat”) dan dicatatkan didalam risalah perundingan atau pengusaha menolak berunding padahal sudah diberikan ajakan oleh serikat pekerja sebanyak 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari.

Definisi mogok kerja berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat/pekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja yang dibenarkan dalam UU Ketenagakerjaan adalah mogok yang dilakukan secara sah, tertib dan damai serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan. Dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Walaupun memang kegiatan ini dilindungi oleh Undang – Undang tetapi tidak ada salahnya sebagai seorang profesional juga memahami risalah mogok kerja ini. Langkah mogok kerja seyogyanya menjadi langkah terakhir apabila memang segala upaya dalam mencapai kesepakatan telah gagal. Aksi ini bukanlah sebagai ajang “adu kekuatan” antara pekerja dan pengusaha karena pasti semua pihak akan memiliki kekuatan dan kekurangan masing – masing.

Kondisi penerbangan saat ini menyangkut ketenagakerjaan untuk profesi pilot memang masih banyak kekurangan. Bentuk perjanjian kerja yang tidak berimbang dan dukungan regulasi kepada perlindungan profesi pilot menjadi faktor penyebab yang menjadikan pilot pada posisi yang dilemahkan. Pelanggaran yang terjadi terhadap UU dan Regulasi karena misinterpretasi ataupun kesengajaan terselubung terus terjadi baik itu dengan atau tanpa disetujui oleh pihak otoritas.

Semua aspek menyangkut ketenagakerjaan ini mesti dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Akan menjadi elok apabila terjadi keseimbangan, jika pilot dinilai sebagai aset dan bukan alat produksi sehingga akan melakukan pekerjaannya secara profesional maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang optimal pula. Tetapi perusahaan akan mengalami kerugian besar apabila tidak memberikan hak yang semestinya kepada pilotnya apabila sampai aksi mogok terjadi.

Sudah selayaknya para profesional memahami akan aksi mogok ini. Melakukan aksi inipun harus sesuai dengan UU dan tata cara yang berlaku, perlu dilakukan langkah persiapan, antisipasi dan perundingan. Jangan gegabah dalam memutuskan aksi mogok karena faktor emosional. Demikian sebaliknya perusahaan pun harus berimbang dalam memenuhi hak dari pekerjanya. Aksi mogok kerja akan berdampak kerugian yang sangat besar kepada semua pihak: Pekerja, Perusahaan dan Pengguna Jasa.

Salam Penerbangan.