Permasalahan Perjanjian Kerja Pilot

Perkembangan industri penerbangan saat ini menuntut tingginya akan ketersediaan pilot dalam mendukung kegiatan operasional operator penerbangan.  Dengan adanya kebutuhan akan pilot ini telah menyebabkan pula tumbuh dan menjamurnya banyak lembaga pendidikan penerbangan untuk menyediakan sumber daya yang dipersyaratkan.

Berdasarkan pemberitaan yang ada selalu dikabarkan jika kebutuhan pilot Indonesia antara 600 – 700 pilot setiap tahunnya, padahal pada tahun 2016 ini saja terjadi potensi pengangguran pilot baru yang mencapai 500 pilot. Terjadi suatu kontradiksi antara tingkat kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini lambat laun akan menghambat proses regenerasi pilot dalam skala nasional.

Profesi pilot yang menuntut tingkat keselamatan yang tinggi, kinerja tinggi dan spesifik ini memang menyebabkan banyak operator harus melakukan langkah dalam menjaga jumlah pilot yang mencukupi di dalam perusahaannya. Untuk menjaga hal tersebut akan menjadi wajar jika perusahaan memposisikan pilot dalam tataran strategis dan sebagai aset perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Di samping itu perusahaan juga harus memikirkan proses regenerasi pilot yang ada di perusahaannya agar kesinambungan usaha dapat terjaga.

Untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja pilot di perusahaan maka perusahaan perlu membuat suatu perjanjian kerja tersendiri untuk profesi pilot. Perjanjian kerja ini semestinya harus sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Perundangan mengenai ketenagakerjaan sebenarnya sudah tertuang pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan mengacu kepada perundangan tersebut ditemukan beberapa kejanggalan atau pelanggaran yang menjadi masalah dalam perjanjian kerja profesi pilot pada saat ini.

 

  1. Perjanjian kerja waktu tertentu yang berlaku antara 5 – 18 tahun dengan kosekuensi perdata yang mencapai nilai yang cukup fantastis.
    UU No. 13/2003 pasal 59.
  1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
  2. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  3. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  4. pekerjaan yang bersifat musiman;
  5. atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  6. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
  7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
  8. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  9. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
  10. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
  11. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
  12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
    Pasal 59 mensyaratkan jika profesi pilot tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang sementara karena merupakan jenis pekerjaan yang berkelanjutan dan merupakan inti dari usaha penerbangan. Tidak pada tempatnya jika pilot diberikan kontrak kerja dari 5 – 18 tahun karena jelas melanggar UU ini, dan kalaupun kurang dari angka tersebut tetap saja harus menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap di perusahaan dengan mengacu pada ayat 7 pasal ini.
  1. Kesempatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang tidak berkeadilan.
    Pasal 10:
  1. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
  2. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
  3. Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
  4. Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
    Pasal 11 :
    Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
    Pasal 12 :
  1. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
  2. Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.
  3. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
    Masih banyak terjadi diskriminasi pada profesi ini pada kesempatan pengembangan kompetensi dikarenakan aspek senioritas semata atau faktor subyektif. Pilot yang relatif junior diberikan beberapa persyaratan yang cukup memberatkan dibanding pilot yang lebih senior atau bisa terjadi karena faktor subyektif lainnya. Padahal profesi pilot menuntut kompetensi dan kemampuan yang baik terlepas dari kriteria masa kerja atau usia dan harus diberikan dengan seobyektif mungkin.
    Pemerataan kesempatan mutlak diperlukan sehingga kinerja perusahaan yang optimal bisa tercapai. Tidak hanya kinerja perorangan yang dirugikan, tetapi juga kinerja perusahaan turut dirugikan jika pemerataan kesempatan tidak dilaksanakan.
  1. Permasalahan tenaga kerja pilot asing.
    Pasal 42 :
  1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
  3. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
  4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
  5. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  6. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
    Tenaga kerja asing diperkenankan untuk dipergunakan oleh perusahaan dengan memperhatikan syarat yang ada pada pasal 42. Perjanjian kerja yang berlaku untuk pekerja asing hanya berlaku untuk 1 periode dan tidak dapat diperpanjang.
    Penggunaan pilot asing idealnya hanya dilakukan dalam menjembatani kebutuhan pilot yang belum bisa diisi oleh pilot lokal. Ini merupakan suatu perlindungan terhadap pilot lokal dari kemungkinan membanjirnya pilot asing. Kesempatan kerja yang luas dan adil akan membantu dalam proses regenerasi pilot yang juga penting bagi masa depan profesi pilot di Indonesia.
    Rekrutmen pilot pemula (abinitio) yang dilakukan harus juga berimbang, perlu ada kebijakan yang lebih memihak kepada pilot lokal. Aspek ekonomis dengan memudahkan pilot asing dikarenakan kesediaan mereka membayarkan biaya pelatihan secara mandiri harus dikesampingkan karena pilot asing bukan merupakan aset perusahaan dalam jangka panjang.

Permasalahan perjanjian kerja pilot ini perlu ditangani secara arif dan bijaksana oleh semua pihak yang berkepentingan. Bentuk perjanjian kerja sudah sewajarnya diformulasikan secara standar dan tidak bertentangan dengan undang- undang dan peraturan yang berlaku. Harus dicapai adanya keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pekerja itu sendiri. Perlu disadari bahwa pilot adalah aset dan bukan alat produksi.

Proses regenerasi pilot di masa depan perlu dipersiapkan dan dilakukan sejak awal. Perlu dilakukan perhitungan yang tepat dalam skala nasional untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi pilot. Pemberian informasi akan kebutuhan pilot pun harus dilakukan secara berimbang sehingga potensi pengangguran pilot tidak terjadi kembali di masa depan.

Salam Penerbangan.

Iklan

4 pemikiran pada “Permasalahan Perjanjian Kerja Pilot

  1. Setiap perusahaan penerbangan harus memiliki AOC yang setiap 2 tahun harus diperpanjang,apakah hal tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan perjanjian kerja?.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s