Haruskah Ada Posisi Direktur Operasi Pada Suatu Maskapai ?

3D imagery, 737 MAX, MAX, 737 MAX 7, 737 MAX8, 737 MAX 9

Pemberitaan akhir – akhir ini mengenai hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Garuda Indonesia Tbk. masih hangat menjadi pembicaraan dikarenakan posisi Direktur Operasi dan Direktur Perawatan yang menghilang dari jajaran direksi layaknya suatu perusahaan penerbangan. Sekilas kita akan melihat keanehan, bagaimana mungkin operasional penerbangan bisa berjalan normal tanpa adanya seorang Direktur Operasi? Ini menarik untuk disimak lebih dalam.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, pasti sudah mempersiapkan beberapa agenda yang dianggap perlu untuk dibicarakan. Apalagi jika agenda itu adalah mengenai pergantian direksi. Sebelum menunjuk seseorang menjadi direksi sudah barang tentu pemegang saham terbesar dalam hal ini pemerintah akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan. Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi syarat layak atau tidaknya seseorang menduduki posisi tertentu. Untuk lebih detilnya bisa merujuk kepada Peraturan Menteri  Badan Usaha Milik Negara Nomor  PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Kembali kepada maskapai, berdasarkan CASR, haruskah ada posisi Direktur Operasi pada perusahaan penerbangan? Mari kita lihat satu persatu.

 

b-6

b7

Pada CASR 121.59 butir (a), persyaratan minimum struktur organisasi maskapai adalah seperti yang dipersyaratkan atau yang ekuivalen. Hal ini dimaksudkan apabila suatu maskapai mempunyai variasi dari ketentuan tersebut maka hal ini masih dimungkinkan dengan ketentuan yang ada pada  CASR 121.59 butir (b). Penamaan atau bentuk organisasi suatu maskapai bukan menjadi harga mati seperti syarat minimum tersebut diatas.

Seseorang boleh diberikan otorisasi bertindak dalam hal kontrol atas operasional maskapai jika memenuhi persyaratan pada CASR 121.59 butir (d) yang mensyaratkan 4 hal utama. Jika memang memenuhi syarat tersebut maka seseorang bisa menjalankan tugas sebagai direksi maskapai. Kemudian setelah itu menjadi tugas pemilik saham untuk mendaftarkan nama individu yang ditunjuk sebagai anggota direksi kepada Direktur DKPPU (Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara).

Lalu apalagi kualifikasi minimum untuk dapat mengisi posisi yang ada pada suatu maskapai? Pada CASR 121.61 menjelaskan minimum kualifikasi dari beberapa posisi kunci yang diperlukan oleh suatu maskapai. Pada CASR 121.61 butir (c) mensyaratkan kualifikasi minimum untuk personel pada posisi Direktur Operasi jika memang posisi itu ada.

b8

b9

Melihat pada hasil RUPS tahun 2017 PT. Garuda Indonesia ternyata posisi Direktur Operasi ditiadakan. Akan menjadi suatu kejanggalan dikarenakan siapa yang akan menjalankan fungsi operasional maskapai padahal maskapai bergerak dalam pelayanan transportasi masyarakat. Lantas mengapa posisi Direktur Operasi sampai ditiadakan?

Mungkin ada berapa alasan yang menyebabkan dihapuskannya Direktur Operasi dari suatu maskapai. Posisi Direktur Operasi yang semestinya diisi oleh seorang pemegang lisensi ATPL yang notabene adalah seorang pilot memang tidak bisa digantikan oleh profesi lainnya. Akan menjadi lain apabila komisaris maskapai menilai jika orang – orang yang akan mengisi posisi itu ternyata dinilai tidak layak pada saat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Sehingga akan sangat memungkinkan juga jika fungsi itu dilakukan oleh direksi lain yang membawahi kontrol operasional seperti misalnya Direktur Produksi.

Pada CASR 121.61 butir (h) kondisi tersebut diatas masih memungkinkan untuk diatasi. Jika saja direksi yang terkait dapat membuktikan melalui visi, misi dan langkah implementasi yang tepat dan dapat memenuhi kriteria menurut Direktur DKPPU maka hal ini bisa saja dilakukan. Sekilas hal ini menjadi sesuatu yang sangat subyektif, tetapi kembali lagi kalau hal ini adalah diskresi dari kewenangan Direktur DKPPU.

Jika saja yang menjadi kendala adalah permasalahan kelayakan, maka akan menjadi suatu titik balik yang baik untuk pilot agar dapat membenahi jajarannya. Proses pelatihan, regenerasi, penilaian kompetensi dan pengkaderan mungkin terlupakan selama ini sehingga berujung pada hilangnya posisi Direktur Operasi pada saat ini. Refleksi ini akan sangat baik jika dioptimalkan dengan menyegerakan proses yang hilang tersebut.

Mengadopsi  praktek yang sudah umum dilakukan dan legal secara internasional dalam meningkatkan kompetensi pilot perlu untuk dilakukan. Perlu sedikit modifikasi sesuai kondisi dan tidak perlu terlalu banyak dilakukan perubahan dari “common practice” tersebut yang nantinya menyebabkan deviasi yang terlalu jauh. Tuntutan pada posisi Direktur Operasi tidak hanya membutuhkan kecakapan “pilot skill” semata tetapi juga membutuhkan keluasan visi dan kemampuan manajerial yang baik.

 

Salam Penerbangan,

Capt. Heri Martanto, BAv.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s